Komisi V DPR RI meminta Menteri Perhubungan untuk menyusun anggaran kementeriannya berdasarkan skala prioritas. Komisi V melihat banyak daerah yang seharusnya mendapatkan prioritas, tetapi setelah diusulkan tidak mendapatkan alokasi anggaran sama sekali.

            Hal itu disampaikan anggota Fraksi Partai Demokrat Etha Bulo saat Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan dan jajarannya, Senin (7/6) di gedung DPR, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V Muhidin. M. Said (F-PG).

            Etha mengatakan, seharusnya menteri dapat membedakan mana daerah yang perlu mendapat prioritas dan mana daerah yang tidak perlu masuk dalam skala prioritas. Karena dia melihat banyak daerah-daerah yang dikunjungi Komisi V DPR RI dan perlu mendapat prioritas, tetapi usulan tersebut tidak ada yang tertampung. “Rasanya saya sudah berbusa-busa menyampaikan hal ini di depan menteri, termasuk menteri yang terdahulu,” kata anggota dari daerah pemilihan Papua ini.

            Sebagai contoh di Provinsi Jayapura, banyak sekali kabupaten-kabupaten yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam sektor perhubungan. Provinsi ini, kata Etha, hanya mengandalkan transportasi udara, tapi sektor udara di wilayah ini kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Padahal, Provinsi Jayapura adalah potret Papua yang seharusnya mendapat perhatian yang lebih dari provinsi lainnya. “Kementerian ini seharusnya fokus ke Jayapura,” kata Etha.

            Anggota F-PKS Yudi Widiana sependapat dengan apa yang dikatakan Etha. Untuk dapat menentukan skala prioritas ini menurut Yudi, Kementerian Perhubungan perlu membuat perencanaan yang strategis.

            Dalam hal ini, katanya, perlu membuat evaluasi terhadap kinerja perencanaan, implementasi dan monitoring di Kementerian Perhubungan agar program-programnya bisa menyentuh pada problematika yang ada.

            Diakuinya, keinginan dan kebutuhan memang tidak ditunjang oleh dana yang memadai. Namun dia yakin dengan kinerja dan kesungguhan dan ketepatan dalam bertindak, banyak masalah yang akan dapat diselesaikan.

            Sementara itu anggota Fraksi Partai Golkar Ali Wongso Halomoan Sinaga mengingatkan perlunya membuat master plan dalam perencanaan di setiap Direktorat Kementerian Perhubungan.

            Master Plan ini dapat dipakai untuk menyusun skala prioritas dengan melihat realitas yang ada di berbagai daerah. Dengan membuat parameter-parameter dalam skala prioritas tersebut maka Rencana Kerja Pemerintah itu dapat disusun.

            :Hal ini untuk menghindari omongan-omongan miring bahwa anggaran yang disusun berdasarkan order. Pemerintah tidak boleh bekerja berdasarkan order, tetapi berdasarkan apa yang diperlukan, dan apa yang dibutuhkan rakyat,” katanya.

            Oleh karena itu dia berharap kementerian ini dapat membuat skala prioritas berdasarkan parameter yang telah disusun, yang mengacu pada master plan dan visi perhubungan.

            Untuk itu dia mengusulkan agar parameter harus match dengan master plan perhubungan, dan program itu sesuatu yang memang harus dilanjutkan,  serta program itu sangat urgent dalam rangka bagian dari infrastruktur yang kompetitive khususnya dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan itu.

Pada kesempatan tersebut Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengatakan, Tahun 2011 kementeriannya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 21,735 triliun. Sebetulnya dalam rapat pembahasan antara Kementerian Perhubungan dengan UPT/Satker/Dinas Perhubungan Provinsi dihasilkan kebutuhan anggaran Kementeriannya sebesar Rp 44,949 triliun. Dengan demikian alokasi anggaran Pagu Indikatif Kementerian Perhubungan Tahun 2011 hanya berkisar 48,35 persen dari pagu kebutuhan.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan pagu indikatif tersebut, telah dilaksanakan trilateral meeting antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menelaah kegiatan-kegiatan prioritas dan kebutuhan anggaran.

Dari trilateral meeting tersebut ditemukenali adanya kelebihan alokasi anggaran pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) sebesar Rp 364 miliar, sehingga dengan demikian pagu indikatif berkurang dari Rp 21,735 triliun menjadi sebesar Rp 21,371 triliun.

Secata umum arah kebijakan pembangunan sarana dan prasarana akan difokuskan pada meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), mendukung peningkatan daya saing sektor riil dan meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Menurut Freddy, prioritas kebijakan Kementerian Perhubungan tahun 2011 akan diarahkan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan dan kualitas pelayanan transportasi yang memadai dan merata guna mewujudkan sistem logistik nasional yang menjamin distribusi bahan pokok, bahan strategis dan non strategis untuk seluruh masyarakat. (tt)foto:iw/parle/ray